All for Joomla All for Webmasters
Diskominfo

Diskominfo (37)

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi kartu SIM prabayar baik lama maupun baru untuk semua operator; Telkomsel, XL, Indosat, dan Tri mulai dari 31 Oktober 2017 sampai dengan 8 Februari 2018. Registrasi kartu prabayar dapat dilakukan dengan cara online melalui situs resmi maupun SMS ke 4444.

Menurut Kemenkoinfo, jika sampai tanggal ketentuan tersebut pengguna belum melakukan registrasi maka diberi waktu 15 hari perpanjangan. Bila pengguna masih belum juga registrasi ulang, maka kartu pra bayar akan diblokir untuk melakukan panggilan dan pengiriman SMS keluar.

Bila sampai 15 hari berikutnya kartu prabayar belum mendaftar kartu prabayar diblokir dan pengguna tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet. 

Sebelum hal itu terjadi, pengguna dapat melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sah. 

Registrasi Kartu Prabayar Melalui Situs Web Resmi Operator

Registrasi Kartu Prabayar dapat dilakukan secara online melalui situs resmi operator dengan mengklik tautan berikut


Telkomsel 
Untuk kartu SIM prabayar Telkomsel (Telkomsel dan AS) dapat mengunjungi situs berikut: https://mobi.telkomsel.com/ulang?ch=WEB

Caranya: isikan No handphone, NIK KTP, No Kartu Keluarga dan Password yang akan dikirimkan oleh operator melalui SMS. Lalu klik "kirim"


XL
Pelanggan Xl (Xl atau Axis) dapat melakukan registrasi melalui website resmi di https://registrasi.xl.co.id/ulang


Caranya:
1. Memasukkan nomor HP
2. Pelanggan akan menerima kode verifikasi yang dikirim operator XL melalui SMS
3. Memasukkan kode verifikasi
4. Mengisi data Nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga

Indosat Ooredoo 

Pengguna kartu pra bayar Indosat Ooredoo (Indosat dan IM3) dapat melakukan registrasi melalui: https://mycare.indosatooredoo.com/registration


Caranya:
1. Masukkan NIK atau Nomor e-KTP
2. Masukkan nomor Kartu Keluarga
3. Klik tanda kotak "I'am not a robot"
4. Klik "periksa" jika data yang dimasukkan sudah benar.

Tri

Pelanggan Tri dapat melakukan registrasi kartu baru atau lama dengan mengunjungi situs https://registrasi.tri.co.id/


Caranya:
Pilih opsi sesuai kartu yang dimiliki pengguna. "Registrasi Calon Pelanggan" untuk kartu baru dan "Registrasi Ulang" untuk kartu lama.


Registrasi untuk kartu Tri baru 
1. Masukan nomor Tri yang akan diregristrasikan

2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan sesuai e-KTP
3. Masukan Nomor Kartu Keluarga
4. Masukkan angka terakhir nomor seri (ICCID) yang tertera di belakang kartu SIM/USIM yang akan diregistrasikan
4. Klik kotak "Iam not a robot"
5. Klik "kirim" jika data yang dimasukkan sudah benar.

Registrasi Ulang Kartu Tri Lama
1. Masukan nomor Tri yang akan diregristrasikan

2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan sesuai e-KTP
3. Masukan Nomor Kartu Keluarga
4. Masukkan kode rahasia yang dikirimkan operator XL ke Handphone pengguna
5. Masukkan 4 angka terakhir nomor seri seri (ICCID) yang tertera di belakang kartu SIM/USIM yang akan diregistrasikan
6. Klik "kirim" jika data yang dimasukkan sudah benar.

Registrasi Kartu Prabayar Melalui SMS ke 4444

Bagi pengguna kartu lama, format SMS untuk semua operator ketik: 

  • Indosat: ULANG#NIK#NomorKK# Kirim ke 4444
  • Smartfren: ULANG#NIK#NomorKK# Kirim ke 4444
  • Tri: ULANG#NIK#NomorKK# Kirim ke 4444
  • XL: ULANG#NIK#NomorKK Kirim ke 4444
  • Telkomsel: ULANGNIK#NomorKK# Kirim ke 4444

Sementara untuk pengguna kartu baru:

-Indosat, Smartfren, dan Tri ketik: NIK#Nomor KK kirim ke 4444.

-XL Axiata (XL dan Axis) ketik: DAFTAR#NIK#Nomor KK dan kirim ke 4444.

-Telkomsel dengan mengetik: REG#NIK#Nomor KK lalu kirim ke 4444. 

Contoh: 
REGNIK#Nomor KK# lalu kirim ke 4444

REG 1234567890123456#320106041130027# kirim ke 4444

 

Sumber :https://tirto.id/cara-registrasi-kartu-prabayar-melalui-online-amp-sms-ke-4444-cCF7

 

Jakarta, Kominfo – Menteri Kominfo Rudiantara mengajak Aparatur Sipil Negara untuk mengasah ekspresi pemikiran dan hati melalui lomba pidato. Bahkan ia mengajak agar ASN merujuk pidato ketika akan mengekspresikan diri melalui media sosial karena bisa paham batasan. 

“Dalam pidato, kita menuangkan ekspresi pemikiran dan hati kita. Orasi yang bagus ada emosinya, kapan naik kapan turun, kapan buat orang tepuk tangan. Tapi kalau ekspresikan hati dan pikiran di media sosial, tidak ada. Di media sosial seolah ada batasan, tapi tidak ada,” jelasnya  dalam puncak acara Lomba Pidato Antar Aparatur Sipil Negara (ASN) Tingkat Nasional di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (24/05/2018). 

Menurut Menteri Kominfo menggunakan media sosial untuk hal yang positif tidak ada masalah, terutama bagi ASN. "Tidak apa-apa main media sosial, tapi manfaatkan untuk yang positif. Kalau sudah memforward sesuatu, mulai pilih dan pilah, jangan sampai menyebarkan hoaks. Apalagi sekarang semua ASN diminta akun media sosialnya. Di Kominfo bisa di-scan, mana yang postingannya negatif. Jangan main-main," tuturnya.

Relevansi Lomba Pidato dengan posting di media sosial dipaparkan oleh Menteri Rudiantara sebagai rujukan. "Ini relevansinya kenapa ada lomba pidato? Saya yang minta ke panitia waktu konsultasi. Bikin pidato. Teman-teman semua silakan ekspresikan pemikiran, walau temanya udah disiapkan, ekspresikan hati anda dalam berpidato nanti. Ini yang jadi rujukan teman-teman di dunia maya khususnya dunia media sosial," jelasnya.

Sesuai dengan tema Lomba Pidato yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Fondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital, Menteri Kominfo memaparkan era bonus demografi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. “Saya akan bawa ke tahun 2030, di mana Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktifnya paling tinggi, dua kali dari usia non-produktif. Ekonomi Indonesia tahun 2030 perhitungannya akan sama dengan GDP market exchange negara ASEAN semua digabung. Itu jadi GDP Indonesia tahun 2030,” paparnya.

Menteri Rudiantara menekankan arti penting kesiapan sumberdaya manusia menghadapi bonus demografi. “Inilah yang akan dinikmati oleh teman-teman semua. Tapi tidak taken for granted. Dinamika yang terjadi luar biasa. Kompetisi bukan hanya di negara kita, dengan negara lain juga lebih ketat. Kuncinya pengembangan SDM, tanpa SDM yang baik, yang disiapkan, kita tidak akan mencapai bonus demografi tadi," jelasnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri. Menurutnya jika tidak disiapkan, bonus demografi tersebut hanya akan tercapai dari sisi usia, namun tidak dari sisi kualitas. “Angka-angka itu adalah proyeksi. Belum tentu terjadi kalau kita hanya diam saja. Tunjukkan generasi Anda yang eligible, yang layak untuk mendapatkan yang tadi saya sampaikan, (proyeksi pertumbuhan) di tahun 2030 nanti,” tandasnya.

Puncak Acara Rangkaian Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 diisi dengan Lomba Pidato ASN Tingkat Nasional. Setelah seleksi di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, sebanyak 10 orang ASN terpilih mengikuti lomba tingkat nasional. Sepuluh peserta berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Sumber : https://www.kominfo.go.id/content/detail/13164/menkominfo-harapkan-ekspresi-asn-di-medsos-rujuk-ekspresi-pidato/0/berita_satker

 

Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet. Hal ini mendorong terciptanya e-commerce  yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia.  E-commerce merupakan proses membeli dan menjual produk  secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis. Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai $12 Miliar atau Rp 150 Triliun. Pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai $24 Miliar atau  Rp 300 Triliun.

Bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik.  Pemerintah harus hadir dalam penanganan konten ilegal.  Konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain.

Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id.

 

Program Kerja

  1. Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet
    • Menyiapkan rujukan standardisasi security untuk sektor 
strategis 

    • Menerapkan Sertifikasi sistem elektronik strategis 

    • Pembentukan Panel untuk penanganan situs bermuatan 
negatif 

    • Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik 

    • Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara 
Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) 

  2. Mendorong Pertumbuhan e-Commerce
    • Merumuskan Roadmap e-Commerce Nasional untuk 5 – 10 
tahun ke depan
    • Melakukan pengumpulan data proliferasi e-commerce. 
    • Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah start up company 
  3. Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal
    • Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya 
DNS Nasional). 

    • Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah 
menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015. 

    • Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh. 

  4. Mengintegrasikan Layanan e-Government
    • Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres 
e-government sebagai dasar penerapan layanan e- 
government. 

    • Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4 

    • Integrasi database dan layanan e-government di instansi 
pemerintah 


Sumber : https://www.kominfo.go.id/content/detail/6861/program-prioritas-tata-kelola-internet/0/pp_internet

 

Pangkep, InfoPublik -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pemkab) Pangkep menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Pangkep. Dalam acara tersebut, pemkab Pangkep berobsesi untuk dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di wilayah ini.

Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid, dalam sambutannya mengatakan pemkab Pangkep sekarang ini masih mempunyai 'PR' untuk dapat menuntaskan atau mengurangi angka kemiskinan. 

Ia mengharapkan agar semua Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) lingkup pemkab Pangkep, lebih fokus untuk merencanakan pembangunan dengan mengarahkan penuntasan kemiskinan di semua wilayah kabupaten terutama di wilayah kepulaun. 

Musrenbang yang digelar di ruang pola kantor Bupati, Kamis (22/03), kemarin. Juga dikeluhkan karena tak satupun perwakilan dari anggota DPRD Pangkep yang hadir. Sementara pihak forum komunikasi pimpinan daerah (forkopinda) turut andil pula dalam mendorong kemajuan daerah.

"Kami sayangkan juga, karena pihak DPRD tidak hadir dalam musrenbang ini," tandas Syamsuddin, Bupati Pangkep.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin, terkait ketidak hadirannya dalam Musrenbang, dirinya lagi berada di Jakarta dalam urusan dinas yang juga tak kalah pentingnya terkait masalah kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat Kepulauan Pangkep.

"Saya lagi di Jakarta. Kita lagi ada pertemuan dengan Dirjen Migas untuk kebutuhan masyarakat kepulauan terluar Pangkep, yang selama ini kita perjuangkan untuk mendapat kuota BBM dan gas elpiji, dan Alhamdulillah pihak Pertamina dan Dirjen Migas akan memfasilitasi masyarakat pulau terluar Pangkep," jelasnya.

Ia juga mengatakan, jauh sebelumnya sebenarnya pertemuan dengan pihak Dirjen Migas di Jakarta sudah terjadwal.

"Saya sudah meminta untuk diundur dulu waktu pelaksanaan Musrenbang kabupaten Pangkep, karena bertepatan dengan agenda saya ke Jakarta. Artinya, bukan berarti musrenbang tingkat kabupaten itu tidak penting, tapi disisi lain juga kita perjuangkan kebutuhan masyarakat pulau terluar Pangkep, yang selama ini dikeluhkan," terangnya.

Dalam Musrenbang tingkat kabupaten itu, terdiri dari utusan desa dan kelurahan serta tokoh masyarakat se kabupaten Pangkep.  Musrenbang tingkat Kabupaten ini, merupakan suatu rangkaian perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang. Sebelumnya dilakukan musrenbang tingkat desa dan kelurahan, lalu dilanjutkan ke tingkat kecamatan kemudian ke tingkat kabupaten. Tiap usulan dari setiap desa dan kelurahan kemudian disaring dengan menggunakan skala prioritas. 

Sementara itu, Gubernur Sulsel diwakili asisten administrasi keuangan, DR H Ruslan Abu, mendorong pemkab untuk dapat segera menuntaskan angka kemiskinan di wilayahnya. Ia menjelaskan jika pemkab dapat bersinergi dengan pemrov Sulsel, untuk merencanakan pembangunan dengan fokus penuntasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran yang kini masih 5,82 persen. 

Sedangkan angka kemiskinan mencapai 15,12 persen serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8,24 persen. Untuk tahun 2019 mendatang, umumnya usulan di semua kelurahan dan desa masih sekitar infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. (McPangkajene/Ardy/Noor)

Pangkep, InfoPublik -  Sembilan SLTA yang tersebar di sejumlah  kecamatan kepulauan, mengirimkan ratusan siswanya untuk mengikuti Pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional Berbasis Komputer (USBNBK) di sejumlah sekolah yang ada di wilayah daratan Pangkep.  

USBNBK tingkat SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Pangkep ini sudah memasuki hari ketiga pada Rabu (21/3).

Hal itu ditegaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Hery Mahmud, saat dihubungi menjelaskan bahwa sebanyak 29 SMA sederajat  di Pangkep sudah tiga hari mengikuti USBNBK.

"Semua SLTA yang ada di Pangkep sudah tiga hari melaksanakan ujian sekolah berbasis nasional dan berbasis komputer. Pelaksanaan ujian hingga hari ketiga ini berlangsung aman dan lancar. Kami pastikan semua sekolah penyelenggara USBNBK di Pangkep sudah berbasis komputer ," ucap Herry

Dikatakan Herry , USBNBK ini juga berlaku untuk sembilan SMA yang ada diwilayah kepulauan, termasuk wilayah pulau terluar Pangkep. Dimana terdapat sembilan sekolah di pulau, yaitu tiga SMA di Kecamatan Liukang Tupabiring.

Tiga sekolah lagi di Kecamatan Liukang Kalmasa dan tiga sekolah juga di Kecamatan Liukang Tangaya, sudah tiga hari mengikuti ujian di sejumlah SLTA yang ada di daratan.

Dia pun, menjamin tidak ada pungutan yang melibatkan siswa yang berada diwilayah kepulauan. Seperti yang sempat tersebar beberapa waktu lalu.

"Seluruh biaya operasional siswa pulau yang ikut USBNBK  di daratan,  ditanggung pihak sekolah. Apabila ada pungutan yang melibatkan siswa untuk akomodasi dan transportasi itu tidak dibenarkan," bebernya.

Salah seorang warga Pulau Liukang Tangngaya bernama Ramli berharap kebijakan tidak melakukan pungutan dalam rangka ujian akhir ini, benar adanya

" Sebagai warga pulau, kami berharap tidak ada pungutan untuk siswa berangkat ke daratan ikut USBNBK. Pendapatan dari mata pencaharian warga pulau itu sangat terbatas. Sehingga kalau harus membayar hingga ratusan ribu. tentu sangat membebani orang tua siswa ," pungkasnya .( Udi/Mc pangkajene/toeb)

Pangkep, InfoPublik - Meski jumlah siswa dari sembilan SMA Kepulauan berjumlah ratusan orang yang mengikuti USBNBK di sejumlah SLTA di wilayah daratan Kabupaten Pangkep, namun pihak SLTA daratan ini mengaku tidak keberatan.

Bahkan mereka siap memfasilitasi sejumlah SMA dan SMK yang ada diwilayah kepulauan untuk mengikuti Ujian Sekolah Berbasis Nasional dan Berbasis Komputer (UNBK) di sekolahnya.

Kepala SMKN 1 Pangkep Muh Nurdin mengaku pihaknya  menyiapkan lima laboratorium yang akan digunakan secara bertahap untuk ratusan siswa  di sekolahnya, ditambah ratusan siswa yang berasal dari wilayah kepulauan, untuk mengikuti USBNBK .

Saat ini lima lab yang  digunakan dalam proses USBNBK yang sudah memasuki ujian dihari ketiga ini, Rabu (21/3). "Khusus siswa kami disini ada 503 orang sebagai peserta ujian.  Kemudian ditambah dengan ratusan siswa dari Pulau Salemo yang juga ikut ujian di sekolah ini ," kata Nurdin. 

Selain itu sudah disiapkan komputer cadangan, siapa tahu ada yang tiba-tiba mengalami error. Langkah ini sebagai antisipasi secara dini.

Hal yang sama diungkapkan , Kepala SMAN 11 Pangkep Firdaus juga tak menampik jika di sekolahnya menampung sejumlah siswa dari pulau yang mengikuti USBNBK di tempatnya. Pihaknya juga telah menyiapkan dua laboratorium dengan 80 unit komputer dalam ujian tersebut.

"Alhamdulillah keikutsertaan siswa asal Pulau selama tiga hari dari pelaksanaan ujian ini, berlangsung aman dan lancar," kata Firdaus .

Sementara itu, Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Wilayah Pangkep Hery Mahmud mengaku, sangat mengapresiasi kesediaan sejumlah sekolah di daratan yang  bersedia menampung dan memfasilitasi pelaksanaan USBNBK bagi SMA yang berasal dari pulau.

"Pokoknya siswa tidak boleh dibebani biaya untuk pelaksanaan USBNBK. Biaya transportasi ke daratan semua menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing ," ucap Hery .(udi/Mc pangkajene/toeb)

Pangkep, InfoPublik -- Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) juga dilaksanakan sejumlah SMA yang ada di Kabupaten Pangkep, salah satunya di SMAN 11 Pangkep.

Kepala SMAN 11 Pangkep, Firdaus mengaku, pihaknya maksimal dalam pelaksanaan USBN berbasis komputer tersebut. Seperti yang terlihat di salah satu laboratorium komputer, ratusan siswa sedang mengerjakan soal ujian dengan sistem komputer secara online.

"Ada 240 siswa disini, semua sistem ujian kita gunakan berbasis komputer. Ini juga untuk membiasakan siswa dalam pelaksanaan UNBK nantinya. Maka kita mulai dengan mengerjakan soal ujian sekolah terlebih dahulu,"paparnya, saat ditemui, Rabu (21/3).

Olehnya itu, pihaknya menyiapkan 80 unit komputer dengan dua laboratorium untuk pelaksnaan USBN ini dan untuk pelaksanaaan UNBK nantinya.(nah/Mc pangkajene/toeb)

Pangkep, InfoPublik -- Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kabupaten Pangkep menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka World Oral Healthy Day 2018.

Ketua Panitia Drg Hj A Sima Fatimah, Rabu (21/3), mengatakan, ada berbagai kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan ini.

Diantaranya, pemeriksaan DMFT dan OHIS seluruh siswa SDN 55 Bontoa sebanyak 201 anak, dan tambahan 49 anak dari SD Neg 19 kajuara, sehingga totalnya sebanyak 250 siswa yg diperiksa. 

Kemudian menggelar pelatihan guru UKS di sekolah wilayah Bontoa dan Kalabbirang, Pelatihan dokter gigi kecil yg terpilih menjadi Duta Gigi Sehat 2018. "Ada banyak rangkaian kegiatan kita sebagai bentuk semarak peringatan ini," katanya,.

Puncaknya pada hari ini dengan agenda utama sikat gigi massal melibatkan 500 siswa siswi SD diwilayah Bontoa dan Kalabbirang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan OHI-S dan DMFT 250 siswa yg sama. (nah/Mc pangkajene/toeb)

Pangkep, InfoPublik - Pelayanan  pasien di RSUD Pangkep kembali dikeluhkan beberapa pasien yang terpaksa membeli obat diluar Rumah Sakit. Bahkan beberapa keluarga pasien mengeluhkan minimnya obat yang disediakan pihak RSUD Pangkep.

Salah seorang keluarga pasien asal Pulau di Kecamatan Liukang Tupabiring, Sukri, mengeluhkan pelayanan pamannya yang dirawat di RSUD Pangkep. Keluarganya beberapa kali terpaksa membeli obat di apotek luar Rumah Sakit.

"Paman saya itu sudah empat hari dirawat, sejak saat itu saya selalu mondar mandir ke apotek untuk menebus resep dari dokter. Meski paman saya punya KIS. Tetapi, tetap diminta membeli  obat diluar," keluh Sukri.

Sementara itu, Direktur RSUD RSUD Pangkep dr Annas Ahmad saat dikonfirmasi, Rabu (21/3), menjelaskan pihaknya belum menerima laporan tentang adanya pasien yang diminta membeli obat diluar Rumah Sakit.  "Informasi ini harus dichek kebenarannya. Apa jenis obatnya dan siapa nama pasiennya, " kata dr Annas.

Dikatakan dokter ahli bedah ini,  jika pembelian obat diluar RSUD Pangkep memang biasa terjadi apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia di RSUD Pangkep. Tetapi itu bersifat kasuistis,  mungkin  alasan adanya permintaan pasien yang menginginkan obat paten,  atau karena ada obat yang tidak ditanggung oleh BPJS.

"RSUD Pangkep masih memiliki ketersediaan obat yang cukup.  Kalau pun  ada yang terbatas,  hanya pada jenis obat tertentu.  Itu pun tidak dalam waktu lama karena hanya menunggu suplai dari  distributor,"  kata Annas.  (Udi/Mc pangkajene/toeb)

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin

               (Kantor Bupati Pangkep) Pangkajene

Telp     :  (0410) 21004

Email   :  diskominfo@pangkepkab.go.id

               diskominfopangkep@gmail.com

 

 

 

Galery