Pangkep – Sesuai amanat RPJMN 2020-2024, tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran Rp2,4 miliar untuk pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel), Kementerian PUPR, Surianti Adnan ST MT, saat menghadiri uji fungsi sarana air minum Pamsimas TA 2023 di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sabtu (16/9/2023).

“Khusus tahun ini, di Kabupaten Pangkep terdapat enam desa yang anggarannya sudah terserap semua, setiap desa memperoleh Rp400 juta untuk pembangunan sarana air minum,” ungkap Surianti kepada media ini.

Diketahui, pembangunan sarana air minum Pamsimas itu tersebar di enam desa/kelurahan, yakni Benteng, Padang Lampe, Balleangin, Bowong Cindea, Mangilu dan Kalabbirang.

Lanjut dikatakan Surianti, progres fisik pembangunan sarana tersebut kini telah hampir rampung untuk enam desa/kelurahan.

“Untuk progres fisiknya rata-rata sudah hampir selesai semua, sudah uji fungsi lima desa. Dari enam desa sasaran Pamsimas masih ada satu desa yang belum uji fungsi, yaitu Desa Kalabbirang karena merupakan desa pengganti sebelumnya,” tutur Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II BPPW Sulsel ini.

Pada kesempatan ini, Surianti Adnan juga berharap sarana Pamsimas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan oleh warga desa dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar, berupa air minum.

“Kami berharap Pamsimas ini betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, khususnya dalam pemenuhan akses air minum untuk di kawasan pedesaan,” katanya.

Surianti juga mengatakan, selain meningkatkan akses air minum kepada warga desa, pihaknya juga memastikan air tersebut layak konsumsi lantaran telah melewati uji laboratorium kesehatan.

“Akses air minum tersebut sudah dekat dengan masyarakat dengan adanya Pamsimas ini, mereka (warga desa) kini langsung bisa putar keran di halaman rumahnya. Selain itu, air yang diakses ini sudah layak minum dan pastinya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat,” imbuh dia.

“Sudah layak minum, jadi tidak ada lagi penyakit yang disebabkan dari air minum yang tidak layak konsumsi karena telah melewati uji laboratorium untuk memenuhi standar kesehatan yang ada,” tambah Surianti

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pangkep, Mahmud yang turut menyaksikan uji fungsi sarana air minum ini mengatakan, Pemkab Pangkep melalui Dinas PUTR mengapresiasi program tersebut lantaran telah mengatasi kesulitan air minum di pelosok desa.

“Kami dari Dinas PUTR Pangkep sangat terbantu dengan adanya program ini, khususnya di daerah terpencil. Dimana pak bupati (Bupati Pangkep-red) sangat mendukung program Pamsimas ini,” pungkas Mahmud.

Masih di lokasi uji fungsi Pamsimas, Kepala Dusun (Kadus) Siloro, Desa Mangilu, Haerul bercerita perihal manfaat sarana yang dibangun Pamsimas. Menurut dia, sarana ini membantu warga setempat, di mana sebelumnya warga harus mengangkut air dengan menggunakan jerigen dan ember.

“Masyarakat sangat senang sekarang bisa menikmati air bersih. Sebelum ada pembangunan Pamsimas, kami di sini mengalami kesulitan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, kami terpaksa mengambil air bersih dari sumur warga yang jaraknya pun tidak dekat, menggunakan jerigen dan ember. Namun kini, alhamdulillah kami sudah bisa mengakses air minum,” tutur Haerul.

Senada dengan Kadus Siloro, Ketua Pokmas Pamsimas, Riadi Rahman mengatakan, sebelum adanya Pamsimas tersebut, warga di Desa Mangilu ini untuk mendapatkan air bersih harus memikul dari tempat yang cukup jauh.

“Dengan adanya bantuan Pamsimas di Desa Mangilu, alhamdulillah kami sekarang bisa mendapatkan air minum dengan mudah. Kami berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep dan BPPW Sulsel,” singkat Riadi.

Sekadar diketahui, program ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Pamsimas tahun sebelumnya dan menjadi bagian dari Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian target akses air minum pada tahun 2024. (Mcpangkajene)

PANGKEP — Kantor Kementerian Agama(Kemenag) melaksanakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah ( BRUS).

BRUS sebagai bagian tupoksi Bimas Islam Kemenag Pangkep sudah angkatan 8 dengan 400 siswa-siswi dari berbagai sekolah.

Kasi Bimas Islam Kemenag Pangkep, Zulkifli  menyampaikan harapan agar siswa-siswi yang telah mengikuti kegiatan BRUS menjadi penyambung lidah Kemenag dalam menekan jumlah pernikahan dini di Kabupaten Pangkep.

“Kita bersyukur di tahun ini angka pernikahan dini di Kabupaten Pangkep ada penurunan dibanding tahun lalu,”katanya, Jumat(8/9/23).

Data perkawinan anak tahun 2021 sebanyak 154 anak, tahun 2022 sebanyak 136 anak. dari data tersebut menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Pangkep mengalami penurunan.

“Capaian ini tidak lepas dari usaha bersama dalam format kegiatan BRUS yang melibatkan kerjasama lintas sektoral antara Kemenag Pangkep, Dinkes Pangkep, dan DP2KB Pangkep,”tambahnya.

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, SMAN 2 Pangkep, Hj. Nursakti mengucapkan terimakasih kepada Kemenag Pangkep yang telah menunjuk SMAN 2 Pangkep sebagai lokasi kegiatan BRUS angkatan 8.

“Kami bersyukur  Kemenag Pangkep mempercayakan sekolah kami sebagai salah satu lokasi kegiatan BRUS, semoga dengan kegiatan ini siswa-siswi kami bisa memahami dan mengetahui dampak yang negatif pernikahan dini,”katanya. (Mcpangkajene)

PANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep geram, pasalnya PT PLN ULP Pangkep dianggap tak mau jujur terkait data pajak penerangan jalan (PPJ).

Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani mengungkapkan, sejak akhir tahun 2022 PLN Ulp Pangkep menjanjikan akan memberikan data PPJ. Saat itu, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN Ulp Pangkep dan OPD terkait. Namun, hingga hari ini data itu belum juga diberikan

“Saat itu dikatakan, Pemda harus bersurat resmi untuk perminataan data. Sudah di-surati, tapi belum diberikan juga. Ini sama saja tidak menghargai DPRD dan Pemkab Pangkep,” ujarnya saat ditemui diruangannya, Selasa (5/9/23).

Anggota Komisi II DPRD Pangkep, Budiamin menambahkan jika PLN Ulp Pangkep tidak mau jujur soal data PPJ menjadi tanda tanya besar.

“ada apa? Kenapa? Datanya tidak mau diberikan,” tanyanya.

Sekretaris Bapenda Pangkep, Abd Kahar mengatakan selama ini PLN Ulp Pangkep membayar PPJ ke Pemda Pangkep setiap bulannya kisaran Rp1,8 miliar hingga Rp2,3 miliar.

Namun kata Kahar, PLN tidak merinci data update pelanggan setiap bulannya. seperti penggunaan listrik 900 VA dan lainnya.

“Dia hanya menyetor uang Rp2 miliar tanpa merinci. Kita tidak tahu data rinciannya seperti apa, apalagi uang itu langsung dia transfer ke Kas Daerah,” ungkapnya.

Berdasarkan aturan, KWH 900 dikenakan PPJ sebesar 7%, sementara KWH diatas 900 dikenakan PPJ sebesar 8%, sementara industri sebesar 3%. (Mcpangkajene)